Pelatihan Pemolisian Masyarakat Penting Deteksi Ekstremisme

Pelatihan Pemolisian Masyarakat Penting Deteksi Ekstremisme

Pelatihan Pemolisian Masyarakat Penting Deteksi Ekstremisme – Ekstremisme secara harfiah artinya “kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrem” atau “advokasi ukuran atau pandangan ekstrem”. Saat ini, istilah tersebut banyak dipakai dalam esensi politik atau agama, yang merujuk kepada ideologi yang dianggap berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Salah satu poin yang jadi perhatian adalah peran pemolisian masyarakat.

Perpres RAN PE ini akan melakukan pelatihan Daftar Sbobet88 Bola pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. Menanggapi hal itu, Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta menilai pelatihan pemolisian masyarakat tepat untuk mencegah ekstremisme.

1. Pelatihan pemolisian masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mencegah ekstremisme

Riyanta mengatakan, jika di lihat dalam perpres itu di jelaskan bahwa program pelatihan di buat untuk merespons keperluan peran pemolisian masyarakat dalam mencegah ekstremisme.

“Pelatihan itu di harapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan polisi serta masyarakat dalam upaya pencegahan ekstremisme. Pelatihan akan di lakukan oleh Polri dibantu oleh BNPT,” ujarnya.

2. Pelatihan pemolisian masyarakat harus selektif baik dari peserta maupun materinya

Meski begitu, Riyanta menilai pelatihan ini perlu di detailkan siapa pesertanya, bagaimana bentuk dan materi pelatihannya, lalu hasil apa yang di harapkan dari pelatihan tersebut, dan yang paling penting apa hak dan kewajiban dari peserta pascapelatihan.

“Jika pelatihan dalam konteks penguatan kapasitas untuk mampu melakukan deteksi dini ekstremisme dan membangun sikap nasionalisme di masyarakat sehingga tidak terpengaruh untuk mengikuti paham yang mengarah pada pemikiran radikal dan tindakan ekstremisme tentu ini bagus,” kata dia.

3. Pelatihan pemolisian masyarakat jangan sampai mengarah pada fungsi kepolisian

Riyanta juga memberi catatan, jangan sampai pelatihan pemolisian masyarakat malah mengarah kepada fungsi-fungsi kepolisian, meskipun terbatas sebaiknya di kaji lagi.

“Terutama potensi benturan antara kelompok yang pernah menerima pelatihan dengan kelompok tertentu. Yang di anggap garis keras dan berpotensi melakukan ekstremisme,” kata Riyanta.

3. Perpres Ekstremisme di undangkan 7 Januari 2021

Peraturan ini di tetapkan Jokowi pada Rabu, 6 Januari 2021. Dan di undangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) . Yasonna Laoly pada Kamis, 7 Januari 2021. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa perpres itu di terbitkan.

Dalam perpres itu tertulis, ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lndonesia semakin meningkat. Hal itu di nilai menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Dengan pertimbangan tersebut, maka Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan. Dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 di tetapkan Jokowi.

Tagged : / /