DKPP Pecat Arief Budiman Sebagai Ketua KPU Atas Laporan Masyarakat

47 - DKPP Pecat Arief Budiman Sebagai Ketua KPU Atas Laporan Masyarakat

DKPP Pecat Arief Budiman Sebagai Ketua KPU Atas Laporan Masyarakat

DKPP Pecat Arief Budiman Sebagai Ketua KPU Atas Laporan Masyarakat  – KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan, keputusan lembaganya memberhentikan Arief Budiman sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berdasarkan laporan dari masyarakat. Dia menyebut DKPP tidak bisa memproses perkara etik penyelenggara pemilu jika tidak ada laporan masyarakat.

Hal itu disampaikan Muhammad saat rapat kerja dengar pendapat bersama Komisi II DPR yang disiarkan secara daring dan turut dihadiri idn poker asia Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

1. DKPP sebut tidak semua laporan masyarakat bisa di periksa

Muhammad menjelaskan, tidak semua laporan masyarakat kepada DKPP dapat di tindaklanjuti untuk di sidangkan. Banyak juga laporan yang tidak di teruskan karena di nilai tidak memenuhi syarat.

DKPP dalam menerima laporan tersebut, kata dia, harus melakukan verifikasi hingga akhirnya suatu perkara dapat di sidangkan.

“Lebih banyak laporan tidak kita sidang daripada yang harus kita periksa. Dari putusan DKPP jauh banyak di rehab daripada yang di berhentikan,” ujar Muhammad.

2. Komisi II DPR minta penyelenggara pemilu tetap bersinergi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa meminta persoalan tersebut tidak di jadikan sebagai polemik berkepanjangan. Saan mengimbau kepada DKPP, KPU, dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tetap bersinergi agar penyelenggaraan pesta demokrasi semakin baik.

“Untuk membangun sistem politik ke depan tidak baik juga jika mereka seakan-akan berseteru,” imbau Saan.

3. Ketua hingga komisioner KPU pernah di pecat DKPP

Sebelumnya, DKPP telah memberhentikan EVI Novida Ginting sebagai Komisioner KPU karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra dapil Kalimantan Barat VI. Putusan itu bernomor perkara 317-PKE-DKPP/X/2019. Namun, Evi mengajukan gugatan terkait pemecatannya tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga akhirnya memutuskan Evi tidak bersalah.

Usai Evi di pecat, DKPP kembali melakukan pemecatan kepada Arief Budiman sebagai ketua KPU RI pada Rabu, 13 Januari 2021. Arief di nilai melanggar kode etik karena memberikan dukungan kepada Evi saat persidangan ke PTUN. Tak hanya itu, Arief juga nilai melanggar kode etik saat menerbitkan surat KPU RI Nomor 663/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, yang meminta Evi segera aktif kembali sebagai komisioner KPU RI.

Arief di nilai tidak memiliki dasar hukum maupun etik memerintahkan Evi kembali sebagai anggota KPU RI. Sebab, menurut hukum dan etika, Evi tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu setelah di berhentikan berdasarkan putusan DKPP Nomor 317.

Tagged : / /