Pemerintah Berupaya Tekan Angka Kemiskinan

Pemerintah Berupaya Tekan Angka Kemiskinan

Pemerintah Berupaya Tekan Angka Kemiskinan – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan basis data.

Menjadi kunci untuk mencapai target Presiden Joko Widodo Jokowi. Terkait jumlah penduduk sangat miskin atau tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk. Miskin periode September 2015 mencapai 28,51 juta jiwa, yang tersebar di perkotaan maupun pedesaan.

Angka ini naik jika dibandingkan periode September 2020, di mana angka penduduk miskin bertambah 780 ribu orang.

Saat diminta tanggapan perihal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku belum mengetahui data yang dikeluarkan BPS tersebut.

Dia juga belum bisa memastikan apakah peningkatan angka kemiskinan tersebut terkait dengan lonjakan harga pangan sepanjang tahun lalu atau bukan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setuju dengan rekomendasi sejumlah pihak untuk menggenjot rasio pajak. Sistem perpajakan progresif, menurut dia, sangat penting untuk melawan ketidakadilan.

Pasalnya, peningkatan pendapatan yang memadai nantinya diinvestasikan ke dalam layanan publik. Yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan secara langsung.

Dengan demikian, petani akan memperoleh pendapatan lebih besar namun tidak membuat harga pangan melonjak.

“Bagaimana caranya meningkatkan penerimaan petani tanpa membuat inflasi. Karena penerimaan petani itu bisa dengan menaikkan harga beras.

Nah bagaimana caranya supaya bukan itu yang dilakukan tapi membuat jaringan distribusi lebih efisien.

sehingga petani yang tetap mendapatkan lebih banyak, dan konsumen mendapatkan lebih murah. Hanya saja, itu memang prgram yang sifatnya jangka menengah tidak bisa,” tutur dia.

Karena Bulog akan menjadi tangan dari pemerintah untuk memastikan pasokan dan distribusi pangan di daerah berjalan lancar.

Sri Mulyani menyatakan, rekomendasi seperti yang dikutip dari studi. IMF bahwa Indonesia berpotensi mendapatkan rasio pajak sampai 71 persen sudah disetujui semua pihak.

“Selama ini pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa rasio penerimaan pajak terhadap. GDP di Indonesia masih sangat bisa ditingkatkan,” kata Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis.

Organisasi Non Pemerintah Oxfam dan Infid (International NGO Forum on Indonesian Development). Hari ini merilis data tentang ketimpangan kekayaan di Indonesia.

Berdasarkan rilis yang mereka keluarkan, dalam dua dekade terakhir, di Indonesia. Ketimpangan antara kelompok terkaya dan kelompok yang lain mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.

Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 100 juta penduduk miskin. Ketimpangan tersebut tidak hanya memperlambat pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi.

“Saya belum lihat datanya, jadi belum bisa berkomentar, apakah itu terkait dengan persoalan harga, harga pangan nanti. Saya belum lihat,” ujar dia di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, Darmin mengungkapkan ada sejumlah cara yang harus dilakukan untuk menekan peningkatan jumlah penduduk miskin ini.

Salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik di tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

Saat ini, jumlah penduduk miskin, termasuk kategori sangat miskin. Masih sekitar 24,79 juta orang atau 9,22 persen dari total populasi di Tanah Air.

Agar jalur distribusi ini lebih efisien

Namun, untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen sejatinya bukan hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Hanya saja, perlu usaha keras untuk bisa mencapai target pada kondisi ekonomi saat ini.

Pasalnya, ekonomi Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia, tengah tertekan dampak pandemi virus corona atau covid-19.

Bahkan, setelah pandemi berakhir pun, Indonesia masih perlu tahapan pemulihan hingga kondisi ekonomi kembali kondusif untuk mengejar target-target pembangunan.

“Dampaknya, banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, dan sulit mengakses pelayanan dasar. Akhirnya, muncul penduduk miskin dan rentan miskin baru yang menjadi miskin, sementara yang miskin menjadi tambah miskin,” katanya.

Karenanya, basis data perlu diperbaiki. Basis data ini akan memberikan informasi valid dan terukur terkait kemiskinan.

Hal tersebut bisa membantu dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan. Misalnya, dalam penyaluran bantuan yang diperlukan warga miskin.

Selain itu, juga bisa dilakukan dengan meningkatkan penerimaan para petani tanpa menyebabkan lonjakan inflasi. Hal tersebut bisa dilakukan asalkan rantai distribusi pangan lebih efisien.

“Pada 2024, Bapak Presiden (Jokowi) mengarahkan agar Indonesia dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem. Menjadi nol persen atau zero extreme poverty dengan berbagai tantangan,” ungkap Suharso dalam diskusi virtual di Bappenas, Rabu.

Sebelumnya, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi di mana seseorang hidup. Di bawah US$1,9 per hari atau sekitar Rp26.600 per hari (asumsi kurs Rp14 ribu per hari).

Tagged : / /